RSS

Monthly Archives: December 2013

Kelurahan Jati Pulogadung dan Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan BNNK Jakarta Timur


Kepala  Badan Narkotika Nasional  Jakarta Timur  ( Supardi,S.H.,M.H ) memberikan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba  kepada Pemuda dan Pemudi  Jakarta Timur  dengan Judul :

” PENGENALAN NARKOTIKA, BAHAYA NARKOTIKA DAN DAMPAKNYA, WAWASAN KEBANGSAAN SEHINGGA GENERASI MUDA MAU MENOLAK ADANYA AJAKAN PENYALAHGUNA NARKOBA ”

YANG BERKAITAN DENGAN DEKRIMINALISASI DAN DEPENALISASI

Sosialisasi tersebut  diikuti sebanyak kurang lebih 80 Pemuda dan Pemudi Se  Kelurahan Jati Pulogadung yang mewakili dari Karang Taruna, Remaja

Yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember  2013 di  Aula Kelurahan Jati Pulogadung Jakarta Timur.

GambarGambar

dan dengan tema :

” PERMASALAHAN NARKOBA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ”

YANG BERKAITAN DENGAN DEKRIMINALISASI DAN DEPENALISASI

Sosialisasi tersebut  diikuti sebanyak kurang lebih 280 Pemuda dan Pemudi Se  Jakarta Timur yang mewakili dari 10 Kecamatan dengan bekerja sama dengan  Kepala Suku Dinas Olah raga dan Pemuda Kota Administrasi  Jakarta Timur

Yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Desember  2013 di  Aula Hotel Grand Mutiara Jl R. Mustahar, Cipayung Bogor.

 GambarGambar

Dalam kedua sosislisasi  tersebut kepala BNN Kota   Jakarta Timur  dengan memberikan gambaran terntang kasus yang dilakukan pemuda yang berusia produktif yaitu antara usia 18 tahun hingga 30 tahun yang paling banyak kasusnya  hingga mencapai 59 %

Undang-Undang 35 mengamanahkan  bahwa Undang-Undang ini Tegas, Keras tetapi juga Humanis, Tegas, Keras diperlakukan bagi Bandar, Pengedar, Produsen sedangkan Humasisnya bagi Pecandu , Penyalahguna dan Korban Penyahgunaan Narkotika dimana mereka bukan merupakan pelaku Kriminal, tetapi  orang sakit yang perlu diobati dan dipulihkan.

Dekriminalisasi : Proses penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa atau perilaku pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa.

Dekriminalisasi

Korban penyalahguna narkotika belum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriminalisasi : Proses yang memperhatikan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana.

Depenalisasi

Korban penyalahguna narkotika sudah ada, namun belumberjalan dengan optimal

Pengguna Narkoba adalah crime without victim, yang seharusnya direhabilitasi

merehabilitasi lebih baik dari pada menindak, untuk perlu adanya kepedulian dan kasih sayang oleh kita semua yang hadir pada acara ini sehingga para pengguna mau dilakukan rehabilitasi.

Kalau toh pengguna tersebut tertangkap oleh petugas tentunya ada mekanismenya yaitu melalui asesmen.

Peran Pemuda dalam P4GN

1.   Selaku Pemuda dapat dijadikan  Contoh Teladan(role model) kebiasaan yang baik, baik dalam keluaraga, anak-anak lingkungan

2.   Selaku Pemuda dan warga masyarakat hendaknya juga bisa memberikan  SebagaiPendidik Pencegahan

Penyalahgunaan  Narkoba

3.    Mau memberikan informasi sekecil apapun tentang permasalahan Narkotika disekiranya, karena akan sangat

bermanfaat bagi BNN, BNNP maupun BNNK

Sarat Pembelaan  bagi pecandu, penyalahguna maupun korban penyalahgunaan ke Arah Rehabilitasi :

Antara lain :

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 4

Huruf b. Mencegah,melindungi,dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

Huruf c. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu.

Pasal 55

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat,rumah sakit,dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rahabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penjelasan : yang dimaksud dengan “belum cukup umur” dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat,rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54, 103, 127 dan 128 Undang-Undang No35  Tahun 2009 tentang Narkotika

Juga penanganan Pecandu ini diatur dalam Sema 04 Tahun 2010 dan Sema 03 Tahun 2011

1. SEMA 04 TAHUN 2010

Tertangkap Tangan Saat Memakai;

Barang Bukti Dalam Dosis Tertentu;

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sebagai Pemakai

Atas Dasar   PermintaanPenyidik;

Surat Keterangan Dokter Yang Merawat Yang Ditunjuk Hakim;

Tidak Terdapat Bukti Merangkap Pengedar.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI NOMOR: 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal :

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rahabilitasi Sosial, antara lain berbunyi : – Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi social (vide pasal 13 ayat 3 PP 25 /2011 );

Memberi kewenangan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menempatkan tersangka atau terdakwa selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum ini memperkuat rekomendasi Tim Dokter dan berkas demikian terlampir dalam Berkas Perkara ( vide pasal 13 ayat 4 ).

Para peserta sangat-sangat antusias dalam sosialisasi ini dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan peserta kepada kepala BNNK.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2013 in Education

 

Berbagai Dampak Yang Terjadi Akibat Penyalahgunaan Narkoba


A.GANGGUAN FISIK & PSIKIS / MENTAL
Semua jenis NARKOBA bekerja pada bagian otak yang menjadi pusat penghayatan kenikmatan, termasuk stimulasi seksual. Oleh karena itu penggunaan NARKOBA ingin diulangi lagi untuk mendapatkan kenikmatan yang diinginkan sesuai dengan khasiat farmakologiknya.

Potensi setiap jenis NARKOBA untuk menimbulkan ketergantungan tidak sama besar. Makin luas pusat penghayatan kenikmatan yang dipengaruhi oleh NARKOBA, makin kuat potensi NARKOBA untuk menimbulkan ketergantungan.

1.Reaksi toksik
Reaksi keracunan atau intoksikasi dapat terjadi pada setiap pengguna, terlebih lagi bila terjadi overdosis. Di sini fungsi tubuh sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Secara klinis reaksi seperti ini sering terjadi pada pengguna depresan susunan saraf pusat dan golongan opioid. Untuk setiap zat gambaran klinisnya berbeda.

2.Reaksi putus zat atau sindroma abstinensi
sindroma abstinensi atau putus zat adalah gejala fisik dan psikologik bila seorang pecandu menghentikan penggunaan atau mengurangi dosis zat yang sama secara tiba-tiba. Gejala biasanya kebalikan dari efek akut zat yang sama. Sebagai contoh putus zat yang menyebabkan tidur, akan terjadi sukar tidur, tegang, suhu meningkat, pernafasan cepat. Lamanya gejala putus zat bervariasi tergantung waktu paruh obat, intensitasnya sepadam dengan banyaknya zat yang digunakan. Terapi utama adalah memberi dukungan kepada pasien: cukup istirahat dan masukan makanan, berikan obat dari kelas yang sama secukupnya untuk mengurangi gejala penderitaan, dosis obat kemudian diturunkan pelahan dan dihentikan pada hari ke 5-10.

3.Sindroma otak organik
Sindroma otak organik meliputi kebingungan, disorientasi dan penurunan fungsi kognisi, bila tidak ada gejala putus zat biasanya tanda vital cukup stabil. Diperlukan uji laboratorium untuk memilah diagnosis dari diagnosis banding dengan gejala kebingungan seperti fungsi ginjal, fungsi hati, keseimbangan elektrolit. Periksa apakah ada proses di dalam otak lainnya seperti pendarahan, tumor, infeksi.

4.Psikosis
Jika pasien jelas sadar, terjaga, orientasi terhadap orang baik, tanda vital stabil, tak ada tanda halusinasi atau delusi sebelum penggunaan zat. Beberapa zat seperti depresan sistem saraf pusat atau stimulan seringkali menginduksi terjadinya psikosis, onsetnya tiba-tiba (beberapa jam sampai hari), seringkali pasien dibawa oleh polisi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya seseorang beberapa waktu setelah menyalahgunakan narkoba, kemudian berteriak dan tertawa keras tidak beralasan, telanjang dipinggir jalan sambil mengatur lalu lintas dengan kacau.

5.Flashback
Sering dialami oleh mereka yang menggunakan kanabis dan halusinogen. Mungkin terjadi karena adanya sisa zat dalam tubuh, stres psikologik, perilaku ‘panik’ atau perangsangan atas fungsi otak secara temporer. Pasien mengalami gejala panik.

6.Ansietas dan depresi
Gejala sedih, gelisah sangat sering terjadi terutama bila personaliti dan situasi pasien memang demikian sebelumnya. Tanda munculnya anxietas biasanya gelisah, insomnia sampai gejala serangan panik (tiba-tiba berdebar, rasa tercekik mau mati, takut gila atau takut mati). Intoksikasi stimulan dan putus zat depresan diikuti perasaan tidak tahan terhadap bising, tidak nyaman, sehingga pasien menghindari kerumunan, seringkali salah diagnosis menjadi fobia sosial atau agorafobia.
Episode depresi sementara dapat terjadi pada putus zat stimulan dan intoksikasi depresan. Pasien mengeluh suka tidur (insomnia), sukar konsentrasi, tidak nafsu makan.

 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2013 in INFO

 

Susunan organisasi BNN terdiri atas:


BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian (sejak 2010)

  • Kepala
  • Sekretariat Utama
  • Deputi Bidang Pencegahan
  • Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  • Deputi Bidang Pemberantasan
  • Deputi Bidang Rehabilitasi
  • Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
  • Inspektorat Utama
  • Pusat Penelitian, Data, dan Informasi
  • Balai Besar Rehabilitasi
  • Balai Diklat
  • UPT Uji Lab Narkoba
  • Instansi vertikal
 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2013 in Tentang BNN

 
Image

BNNK Jakarta Timur


BNNK Jakarta Timur

BNN Kota Jakarta Timur diawaki oleh :

– Kepala BNNK JakTim : Supardi, SH.,MH

– Kasubbag TU            : Sunaryo, S.Sos,.MM

– Kasi Dayamas          : Yuli Wuryani

– Kasi Berantas          : Rudiono

– Kasi Cegah              : Anton Suriyadi Siagian, SH,.MH

Staff Subbag TU

1. Novarina Valentina, B.Sc

2. Devi ST

3. Randy SE

4. Umar Dani

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2013 in Tentang BNN

 

Tugas dan Fungsi BNN


Kedudukan :

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab LANGSUNG kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Tugas :

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
  7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi :

  1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
  2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
  3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
  4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
  5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
  6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
  7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
  8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
  9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
  10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
  13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
  14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
  15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
  16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
  17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
  18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
  19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
  20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
  21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
  23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2013 in Tentang BNN

 

Sejarah BNN


Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic).

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2013 in Tentang BNN

 

Alamat Kantor BNN Kota Jakarta Timur


Jl. Dr. Sumarno Kantor Walikota Jakarta Timur

Gedung B2 Lantai 4 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur 13950

Email : bnnk.jakartatimur@gmail.com

Telp / Fax : 021-4800974

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2013 in Tentang BNN

 
 
%d bloggers like this: