RSS

Monthly Archives: April 2014

KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENCIPTAKAN LINGKUNGAN TUGAS BERSIH DAN BEBAS DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA


Kepala Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur Bapak Supardi, SH, MH pada Tanggal 21 April 2014 memberikan materi kepada 35 orang Perwira Siswa Susgati Bintal TNI 2014 ( Perwakilan dari seluruh Indonesia ) di Mabes TNI AU Halim Perdana Kusuma.

Materi yang diberikan Kepala BNN Kota Jakarta Timur adalah sebagai Berikut :

  • Situasi Nasional yang dihadapi
  1. Faktor Pendorong :

–      Bisnis yang sangat menguntungkan

–      Lemahnya Pengawasan di wilayah Laut, Udara dan Perbatasan

  1. Kondisi Geografi dan Demografi
  • Geografi

Terletak antara 2 (dua) Benua dengan 17.508 Pulau dan Panjang Garis Pantai sepanjang  ± 85.000 Km

  • Demografi

Jumlah Penduduk  ± 230 juta 9 40% Penduduk Muda ) dan terdiri dari banyak Suku Bangsa

  1. Modus Operandi

–   Melalui Pelabuhan kecil dengan Kapal Laut

–   Telan masukkan ke dalam Perut dan dimasukkan ke Anus

–    Disamarkan di Koper / Travel Bag

–    Melalui Jasa Pengiriman Paket dll

  • Di Wilayah Indonesia ada 17 Bandara + 39 Pelabuhan Laut + 4 Darat Terbuka Perdagangan Luar Negeri

Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia dianggap sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan saat ini Posisi Indonesia tidak hanya sebagai Negara Transit Narkotika tetapi sudah berkembang menjadi Produsen dan Pemasaran Narkotika. Ada kurang lebih 4,5 juta anak Bangsa yang salah memilih untuk menjebakkan diri menjadi Penyalahguna atau pengguna dan ada kurang lebih 23 ribu Penyalahguna yang berada didalam Lapas yang disamakan sebagai Pelaku Kriminal padahal orang tersebut adalah orang yan sakit yang harus di obati ( Direhabilitasi ) bukan Penjara tempatnya.

Untuk itu Badan Narkotika Nasional mempunyai Kebijakan dan mencanangkan bahwa Tahun 2014 merupakan Tahun Penyelamatan bagi Pecandu Narkoba, dimana dari 7 Kementrian sudah sepakat untuk melaksanakan Kebijakan tersebut melalui Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) untuk itu dengan adanya  Perwakilan-perwakilan TNI diharapkan dapat Mensinergikan Program dalam Pelaksanaan P4GN yang diawali dari membentengi diri Prajurit itu sendiri, Keluarga, Lingkungan serta dimana kita bertugas. Setidaknya Radius 50 Meter kita berada terhindar dari permasalahan Penyalahgunaan narkoba.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DLM P4GN ( INPRES NO.12 TH 2011) 

A. ARAH KEBIJAKAN P4GN

1.  MENJADIKAN  97, 2 % PENDUDUK INDONESIA IMUN   DGN  MENUMBUHKAN SIKAP

MENOLAK NARKOBA DAN  MENCIPTAKAN LINGKUNGAN   BEBAS NARKOBA

2.  MENJADIKAN  2,8 % PENDUDUK INDONESIA ( PENYALAH GUNA NARKOBA ) SCR

BERTAHAP DAPAT PELAYANAN REHAB MEDIS DAN REHAB SOSIAL  SERTA MENCEGAH

KAMBUH DG PROGRAM AFTER CARE

3.   MENUMPAS JARINGAN SINDIKAT NARKOBA DIDALAM MAUPUN LUAR NEGERI  DAN MENGHANCURKAN KEKUATAN

EKONOMI JARINGAN SINDIKAT DENGAN SITA  ASET YG BERASAL DARI TP NARKOBA MELALUI GAKKUM YG TEGAS

DAN KERAS

B. STRATEGI  DI BIDANG PEMBERANTASAN

     1. PENGAWASAN  THD IMPOR, PRODUKSI, DISTRIBUSIPENGGUNAAN ,EKSPOR, RE-EKSPOR BHN KIMIA PREKURSOR

2. UNGKAP PABRIK GELAP NARKOBA LAB / RUMAHAN

3. UNGKAP TPPU TERKAIT TP NARKOBA

4. LIDIK, SIDIK, TUNTUT , PERADILAN JAR NARKOBA DLM DAN LUAR NEGERI

5. TINDAK TEGAS APARAT GAKKUM & PEMERINTAH  YG TERLIBAT

6. KAT KERMA  APARAT GAKKUM DI LAPANGAN

7. KAT KERMA  APARAT GAKKUM TINGKAT INTERNASIONAL  U/ UNGKAP JARINGAN INTERNASIONAL

2014 TAHUN MENYELEMATKAN PENGGUNA DAN PECANDU NARKOBA

  • Pada Tanggal 26 Januari 2014, telah dicanangkan Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba.
  • Pencananganan tersebut dilaksanakan di lapangan Apel Mabes Polri, pada acara Gebyar Penyelamatan penyalahguna dan pecandu Narkoba.
  • Penandatangan oleh Ketua DPR-RI, Ketua DPD DPR-RI, Kapolri dan Ketua BNN

Dasar ke Arah Rehabilitasi: SEMA 04 TAHUN 2010

  •   Tertangkap Tangan Saat Memakai;
  •   Barang Bukti Dalam Dosis Tertentu;
  •   Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sebagai Pemakai Atas Dasar   Permintaan Penyidik;
  •   Surat Keterangan Dokter Yang Merawat Yang Ditunjuk Hakim;
  •   Tidak Terdapat Bukti Merangkap Pengedar.

 Dasar  ke Arah Rehabilitasi : 

  • Surat Edaran Mahkamah Agung RI NOMOR: 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal :

         Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

         dan Rahabilitasi Sosial, antara lain berbunyi : 

         * Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam

           lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi social (vide pasal 13 ayat 3 PP 25 /2011 );

         * Memberi kewenangan kepada Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk menempatkan tersangka

           atau terdakwa selama proses peradilan di lembaga rehabilitasi  medis dan atau rehabilitasi sosial.

           Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum ini memperkuat rekomendasi Tim Dokter dan berkas demikian

           terlampir dalam Berkas Perkara ( vide pasal 13 ayat 4 ).

 

Gambar

GambarGambar

GambarGambarGambarGambar

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 23, 2014 in Berita

 
 
%d bloggers like this: